Pangandaran, 5 Agustus 2024 – Pemerintah Kabupaten Pangandaran kembali menunjukkan prestasinya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan berhasil mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2023. Atas pencapaian tersebut, Pangandaran menerima dana insentif fiskal senilai Rp. 5,8 miliar dari pemerintah pusat. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara kepada Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri.
Dana insentif fiskal ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah pusat atas kinerja optimal yang ditunjukkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pangandaran dalam menekan angka inflasi selama periode pertama tahun 2024. Pada bulan Juli 2024, inflasi Kabupaten Pangandaran tercatat sebesar 1,93% (YoY), angka yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional. Hal ini merupakan hasil dari kolaborasi konsep Sister City antara Kabupaten Pangandaran dan Kota Tasikmalaya dalam mengontrol tekanan inflasi di kedua wilayah.
Citra Pitriyami, Calon Bupati Pangandaran
Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima. “Ini adalah kali kedua Kabupaten Pangandaran mendapatkan insentif fiskal secara berturut-turut, dan kami akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, prestasi ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, TPID, serta seluruh elemen masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengendalian harga di tingkat lokal.
Keberhasilan Pangandaran Menginspirasi Daerah Lain
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa pemberian insentif fiskal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk membangun iklim kompetitif di antara daerah-daerah dalam mengendalikan inflasi. Menurutnya, keberhasilan menjaga inflasi bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mencapai stabilitas inflasi nasional.“Kami berharap daerah lain yang belum mendapatkan penghargaan ini bisa termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola inflasi di daerah masing-masing,” kata Tito.Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu dari 50 kabupaten/kota yang menerima insentif fiskal dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024. Selain Pangandaran, beberapa kabupaten dan kota lainnya yang menerima penghargaan antara lain Nagan Raya, Padang Pariaman, Bogor, dan Tangerang. Pada tingkat provinsi, beberapa daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik adalah Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.
Langkah Strategis TPID Pangandaran dalam Menekan Inflasi
Keberhasilan Pangandaran dalam menjaga inflasi di bawah kendali tidak lepas dari peran aktif TPID. Beberapa langkah strategis yang diambil TPID antara lain penguatan koordinasi dengan berbagai sektor, pengawasan harga bahan pokok di pasar-pasar lokal, serta mengoptimalkan program-program ketahanan pangan di daerah.Selain itu, konsep Sister City dengan Kota Tasikmalaya menjadi kunci kolaboratif dalam mengelola harga komoditas dan inflasi di kedua wilayah. Konsep ini memungkinkan pertukaran informasi terkait kondisi harga dan pasokan barang, sehingga langkah antisipasi inflasi dapat diambil lebih dini.Dengan penerimaan insentif fiskal ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berencana untuk mengalokasikan dana tersebut untuk memperkuat program-program pembangunan ekonomi, terutama di sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran.
Penutup
Prestasi Pangandaran dalam mengendalikan inflasi selama dua tahun berturut-turut membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait merupakan kunci utama keberhasilan. Dengan adanya penghargaan berupa dana insentif fiskal ini, Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja baiknya dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.Penerimaan insentif ini juga menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain untuk terus berinovasi dalam mengendalikan inflasi dan mewujudkan perekonomian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
