Pangandaran – Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran menyoroti persoalan penting: bagaimana cara yang paling efektif untuk menangani defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengancam stabilitas keuangan daerah. Dalam debat baru-baru ini, dua pasangan calon kepala daerah menawarkan pendekatan yang kontras untuk mengatasi defisit dan utang perbankan yang harus segera dilunasi.
Pasangan Citra-Ino mengusulkan solusi dengan menggunakan skema utang. Menurut pasangan ini, peminjaman dana baru diperlukan agar utang yang jatuh tempo dapat dibayar tepat waktu. "Dengan kondisi APBD yang defisit, sangat tidak mungkin bagi Pangandaran untuk melunasi utang secara langsung tanpa sumber dana tambahan," ujar Citra. Pasangan ini menekankan bahwa dengan memilih utang jangka panjang, mereka dapat mengatasi kebutuhan dana yang mendesak sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk fokus pada pengembangan ekonomi.
Di sisi lain, pasangan Ujang Endin-Dadang Okta menyatakan bahwa mereka menolak menambah utang. Mereka percaya bahwa masalah utang dapat diatasi tanpa meminjam dana baru, melainkan dengan menggunakan alokasi dana dari APBD. Ujang Endin menegaskan bahwa pinjaman yang dilakukan sebelumnya sudah disertai dengan perhitungan matang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga tidak perlu menciptakan utang baru. "Pinjaman ini sudah berlangsung beberapa tahun, dan tentunya TAPD sudah merencanakan pelunasannya," ujar Ujang Endin dalam debat.
Klik gambar untuk mendapatkan harga promo
Namun, pendekatan pasangan Ujang Endin-Dadang Okta ini memunculkan pertanyaan terkait langkah konkret mereka untuk menghasilkan dana dalam waktu singkat. Pasangan ini menyarankan peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sayangnya, beberapa pihak menganggap pendekatan ini akan sulit diterapkan dalam jangka pendek. BUMD baru membutuhkan waktu untuk mencapai stabilitas sebelum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Selain itu, optimalisasi pajak dan retribusi dapat berdampak langsung pada masyarakat dengan potensi kenaikan tarif pajak yang membebani daya beli mereka.
Pasangan Dadang Okta juga memperkenalkan istilah "top-up" dalam debat, yang berarti menambah jumlah pinjaman pada fasilitas kredit yang sudah ada, tanpa perlu membuat perjanjian baru. Meskipun top-up dapat memberikan dana tambahan dalam waktu singkat, langkah ini pada dasarnya merupakan utang tambahan yang justru menambah beban pembayaran jangka panjang.
Sebagai pelengkap perdebatan ini, Pejabat Bupati Pangandaran dan Gubernur Jawa Barat telah memberikan dukungan pada opsi pinjaman daerah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat kepada Kementerian Dalam Negeri juga menekankan bahwa pinjaman daerah adalah kebijakan realistis untuk memastikan kelancaran pemerintahan, selama proses peminjaman tersebut mengikuti peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Klik untuk mendapatkan harga promo
Implikasi Bagi Masyarakat Pangandaran
Opsi yang diajukan oleh pasangan Citra-Ino, yaitu pinjaman jangka panjang untuk menutupi kebutuhan jangka pendek, dapat memberikan stabilitas bagi APBD dan memungkinkan pelayanan publik berjalan dengan optimal. Dalam jangka panjang, opsi ini diyakini mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat tanpa mempengaruhi daya beli mereka.
Sebaliknya, pendekatan pasangan Ujang Endin-Dadang Okta yang mengandalkan pendapatan internal melalui peningkatan pajak dan BUMD, meskipun terlihat lebih mandiri, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Pendapatan dari pajak dan retribusi berisiko menekan kemampuan ekonomi masyarakat, sementara BUMD baru mungkin memerlukan beberapa tahun sebelum memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan daerah.
